Menurutnya, ketiadaan definisi dan batasan tegas membuka ruang multitafsir, mewajibkan batasan tanggung jawab pencipta
Menurutnya, ketiadaan definisi dan batasan tegas membuka ruang multitafsir, mewajibkan batasan tanggung jawab pencipta
“Namun demikian, PT WP merasa setuju dengan permintaan itu, dan hanya menyanggupi pembayaran fee (biaya komitmen, red.)
Ia menjelaskan, KUHP baru memuat pidana kerja sosial, pidana pelayanan masyarakat, serta pidana denda sebagai alternatif
Pendampingan itu, imbuhnya, diharapkan dapat mengawal pelaksanaan pemerintahan agar berjalan sesuai ketentuan hukum.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melanjutkan, keputusan Prabowo diharapkan dapat memberikan kepastian hukum