Munas HIPMI Memanas, Ahmad Salim Sebut Klaim 50 Plus 1 Menyesatkan

SURABAYA,BENTENGNEWS.COM - Ketua Umum HIPMI Jawa Timur Ahmad Salim Assegaf membantah isu yang menyebut mayoritas Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI menolak pelaksanaan Munas XVIII HIPMI di Lampung.

Ahmad menegaskan keputusan terkait lokasi Munas sudah diserahkan kepada Ketua Umum HIPMI Akbar Himawan Buchari melalui Sidang Dewan Pleno (SDP) HIPMI 2026.

“Itu tidak benar dan menyesatkan,” ujar Ahmad di Bali, Sabtu (23/5).

Menurut dia, seluruh peserta SDP HIPMI 2026 yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar pada 15 Februari lalu telah menyepakati bahwa penentuan lokasi Munas menjadi kewenangan Ketua Umum BPP HIPMI.

Hasil forum tersebut kemudian ditindaklanjuti Organizing Committee (OC) dan Steering Committee (SC) dengan menetapkan Lampung sebagai tuan rumah Munas XVIII HIPMI.

“Saat itu, kami yang mengikuti SDP sepakat bahwa penentuan lokasi Munas diserahkan kepada Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari. Kemudian OC dan SC menyepakati bahwa Munas akan berlangsung di Lampung,” katanya.

Ahmad juga membantah klaim adanya “50 plus 1 Ketua Umum BPD HIPMI” yang disebut menolak Munas di Lampung.

Dia mengaku hadir langsung dalam Forum Ketua Umum BPD di Bali dan menilai mayoritas peserta tetap menyerahkan keputusan kepada Ketua Umum BPP HIPMI.

“Kenyataannya, saat Forum Ketum BPD, mayoritas menyepakati dan menyerahkan kepada Ketum Akbar terkait tuan rumah Munas. Terkait 50 plus 1 itu tidak benar karena saya ada di forum itu,” ujarnya.

Sebelumnya, dinamika Munas XVIII HIPMI memanas setelah tiga calon ketua umum menyatakan penolakan terhadap pelaksanaan Munas di Lampung.

Dalam Debat Kandidat Kedua Munas XVIII HIPMI di Bali, Sabtu (23/5), calon ketua umum nomor urut 1 Reynaldo Bryan, nomor urut 3 Afifuddin Kalla, dan nomor urut 4 Anthony Leong melakukan aksi walk out.

Ketiganya mengklaim membawa aspirasi sejumlah BPD yang menolak Lampung menjadi tuan rumah Munas dengan alasan netralitas dan kepatuhan terhadap aturan organisasi.

Aksi walk out itu membuat jalannya debat kandidat terhenti sebelum seluruh agenda selesai dilaksanakan. (*)