BentengNews.Com--Menteri Perang Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth tengah menghadapi ancaman kehilangan jabatannya. Kegagalan perang melawan Iran, kekalahan Partai Republik dalam pemilu sela, hingga ancaman pemakzulan di Kongres membuat posisi salah satu orang kepercayaan Presiden Donald Trump tersebut kian terjepit.
Hegseth, yang dikenal memiliki pandangan keras terhadap Islam dan kerap menggunakan retorika keagamaan dalam kebijakan pertahanan, kini menjadi sasaran kritik dari anggota parlemen, termasuk dari kubu Partai Republik sendiri.
Tekanan terhadap Hegseth meningkat setelah Partai Republik mengalami kekalahan besar dalam pemilu sela pada 3 November 2026. Partai Demokrat berhasil merebut kendali Kongres, sementara perang berkepanjangan melawan Iran menjadi salah satu persoalan yang membebani pemerintahan Trump.
Wakil Presiden AS JD Vance bahkan secara terbuka mengaitkan kekalahan Partai Republik dengan perang Iran. Ia mempertanyakan apakah konflik tersebut sepadan dengan harga politik yang harus dibayar partainya.
Pernyataan Vance memperlihatkan adanya keretakan di internal pemerintahan Trump dalam menyikapi perang Iran. Hegseth sebelumnya menjadi salah satu pejabat paling vokal yang mendorong serangan militer terhadap Republik Islam tersebut.
Menurut laporan Reuters, sejumlah orang dekat Trump menilai Hegseth berpotensi menjadi pejabat yang harus dikorbankan untuk meredam tekanan politik pascapemilu. Seorang penasihat Trump bahkan menyebut Hegseth bisa masuk daftar pejabat yang bakal disingkirkan.
Kalimat Kafir di lenagan Pete Hegseth dalam foto yang diposting akun Kementerian Pertahanan AS di X. - (Kementerian Pertahanan AS via X)
Presiden Trump sejauh ini masih memberikan pembelaan kepada menteri perangnya. Pada Kamis (5/11/2026), Trump menyebut Hegseth telah menjalankan tugas dengan sangat baik. Namun, dukungan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan spekulasi mengenai masa depan Hegseth di Pentagon.
Tekanan yang lebih serius datang dari Kongres. Anggota DPR AS dari Partai Republik, Thomas Massie, berencana kembali mengajukan pemakzulan terhadap Hegseth.
Massie bahkan menyatakan hanya ada satu kondisi yang membuatnya membatalkan rencana tersebut, yakni Hegseth mengundurkan diri.
Ancaman pemakzulan itu berkaitan dengan kontroversi pengelolaan perang Iran, termasuk dugaan pelanggaran kewenangan Kongres dalam menjalankan operasi militer. Massie memperingatkan bahwa proses politik terhadap Hegseth bisa semakin berat ketika Partai Demokrat mengambil alih kendali Kongres.
Sementara itu, Hegseth berusaha mempertahankan posisinya. Dalam pesan video yang dirilis pada Kamis, dia menyatakan tidak akan mundur menghadapi upaya pemakzulan.
Dia menyebut upaya tersebut sebagai manuver politik dan menegaskan tetap mendukung perang melawan Iran.
Hegseth juga meminta anggota Kongres menyetujui anggaran pertahanan sebesar 1,5 triliun dolar AS. Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk memperkuat militer AS dan membiayai berbagai prioritas pertahanan pemerintahan Trump.
Namun, hubungan Hegseth dengan anggota parlemen justru semakin memburuk. Sejumlah legislator mempertanyakan strategi perang Iran, pemecatan puluhan pejabat tinggi militer, serta kebijakannya di lingkungan Pentagon.
Demokrat juga berencana melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kepemimpinan Hegseth setelah resmi menguasai Kongres. Pemeriksaan tersebut diperkirakan mencakup keputusan pemecatan sejumlah petinggi militer dan kebijakan operasi militer AS di luar negeri.
Seorang aktivis membentangkan spanduk menolak perang Iran saat Menteri Pertahanan Pete Hegseth menjalani rapat dengan pendapat dengan Komite Senat AS, Selasa (21/7/2026).
Seorang aktivis membentangkan spanduk menolak perang Iran saat Menteri Pertahanan Pete Hegseth menjalani rapat dengan pendapat dengan Komite Senat AS, Selasa (21/7/2026).
Seorang aktivis membentangkan spanduk menolak perang Iran saat Menteri Pertahanan Pete Hegseth menjalani rapat dengan pendapat dengan Komite Senat AS, Selasa (21/7/2026). - (EPA/Jim LO Scalzo)
Rekam Jejak Anti-Islam
Ancaman terhadap jabatan Hegseth kembali menyoroti rekam jejak kontroversialnya, terutama pandangannya terhadap Islam dan umat Muslim.
Sebelum ditunjuk Trump memimpin Pentagon, Hegseth dikenal sebagai pembawa acara Fox News yang memiliki pandangan nasionalisme Kristen konservatif. Dalam bukunya berjudul American Crusade yang terbit pada 2020, dia menggambarkan Islam sebagai ancaman terhadap peradaban Barat.
Investigasi The Washington Post pada November 2024 mengungkap sejumlah tulisan Hegseth yang menggambarkan Islam sebagai kekuatan kekerasan yang mengancam Amerika Serikat.
Dia juga menggunakan narasi Perang Salib untuk mendorong perlawanan terhadap apa yang disebutnya sebagai ancaman Islamisme. Dalam bukunya, Hegseth bahkan menggambarkan meningkatnya populasi Muslim di Eropa sebagai bagian dari ancaman terhadap identitas peradaban Barat.
Organisasi advokasi Muslim terbesar di AS, Council on American-Islamic Relations (CAIR), sebelumnya mengecam pandangan Hegseth dan mendesak Senat menolak pencalonannya sebagai menteri pertahanan.
CAIR menilai pandangan anti-Muslim Hegseth, dukungannya terhadap tindakan militer kontroversial, serta retorika yang menyerang Islam membuatnya tidak layak menduduki jabatan tersebut.
Pandangan keagamaan Hegseth juga kembali menjadi sorotan selama perang Iran. Dia kerap menggunakan narasi Kristen dalam menggambarkan konflik dan mengaitkan kebijakan militer AS dengan pembelaan terhadap Israel.
Dengan tekanan politik yang terus meningkat, masa depan Hegseth kini menjadi salah satu persoalan besar bagi pemerintahan Trump. Meski masih memperoleh dukungan terbuka dari presiden, ancaman pemakzulan dan penyelidikan Kongres berpotensi membuat posisinya semakin sulit dipertahankan.(*)