Makassar, BentengNews.Com--Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel), resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan.
Besaran upah tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,98 persen atau bertambah Rp312.824,46 dibandingkan dengan UMP tahun 2026.
Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, mewakili Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sabtu (21/11/2026).
Penetapan UMP 2027 tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1968/XI/TAHUN 2026 dan akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.
Besaran upah minimum ini mencakup komponen upah pokok serta tunjangan tetap sesuai aturan ketenagakerjaan.
Andi Winarno menegaskan bahwa kebijakan upah minimum merupakan instrumen strategis untuk menjaga daya beli serta meningkatkan kesejahteraan pekerja, tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha dan iklim investasi.
”Penetapan upah minimum harus dilakukan secara cermat, berdasarkan data, melalui dialog, dan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak secara proporsional,” ujar Andi Winarno di hadapan jajaran pemangku kepentingan.
Proses perumusan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sulsel 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Keputusan ini turut menyerap rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang terdiri atas unsur pemerintah, akademisi, pengusaha, dan serikat pekerja.
Secara historis, persentase kenaikan UMP Sulsel 2027 sebesar 7,98 persen tercatat lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada 2026 yang sebesar 7,21 persen. Sebagai perbandingan, UMP Sulsel naik 6,9 persen pada 2023, 1,45 persen pada 2024, dan 6,5 persen pada 2025.
Selain itu, nilai UMP Sulsel 2027 juga melampaui estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sulsel 2026 yang berada di angka Rp3.915.118. Dengan nilai Rp4.233.913,25, UMP 2027 lebih tinggi Rp318.795,25 atau sekitar 8,14 persen di atas estimasi KHL tersebut.
Kendati demikian, Andi Winarno mengingatkan bahwa kenaikan pendapatan pekerja harus berjalan seiring dengan peningkatan etos dan kompetensi kerja.
”Kenaikan upah yang berkelanjutan akan lebih kuat apabila ditopang oleh peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pekerja, pengusaha, dan masyarakat luas,” katanya.
Selain menetapkan upah minimum provinsi secara umum, Pemprov Sulsel juga mengesahkan UMSP 2027 bagi tiga sektor unggulan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yakni:
Sektor Pertambangan, Energi, dan Kelistrikan: Rp4.293.995,04 per bulan.
Sektor Industri Pengolahan dan Ritel: Rp4.235.702,42 per bulan.
Sektor Aktivitas Jasa: Rp4.234.608,39 per bulan.
Penentuan besaran UMSP tersebut mempertimbangkan karakteristik sektor, tingkat kesulitan dan risiko pekerjaan, serta kebutuhan keahlian khusus tenaga kerja.
Pemprov Sulsel menegaskan bahwa ketentuan UMP dan UMSP hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengupahan wajib mengacu pada struktur dan skala upah yang berlaku di masing-masing perusahaan.
Perusahaan juga dilarang membayar upah di bawah standar minimum maupun menurunkan upah pekerja yang sebelumnya sudah menerima gaji di atas ketentuan.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Jayadi Nas, mengapresiasi kelancaran proses penetapan UMP 2027 yang berlangsung kondusif.
Ia menilai Gubernur Sulsel berhasil memediasi perbedaan usulan antara serikat pekerja dan asosiasi pengusaha.
Dalam sidang pengupahan, perwakilan pekerja mengusulkan nilai alfa pada kisaran 0,8 hingga 1, sedangkan pihak pengusaha mengusulkan kisaran 0,5 hingga 0,6 dengan mempertimbangkan tekanan ekonomi global.
”Pak Gubernur sangat luar biasa dalam memediasi. Perjuangan dunia usaha berada di angka 0,5 sampai 0,6, sementara pihak pekerja mengusulkan 0,8 sampai 1. Menurut saya, angka yang diambil menjadi jalan tengah yang paling elegan,” ungkap Jayadi.
Ke depan, Pemprov Sulsel berkomitmen memperketat pengawasan pelaksanaan aturan pengupahan bersama pemerintah kabupaten/kota sekaligus mendorong perluasan lapangan kerja di Sulawesi Selatan. (*)
