SOLO, BentengNews.com--Langkah kontroversial yang diambil oleh Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM Unmul), Hiththan Hersya Putra, mendadak memantik gelombang kecaman tajam. Tindakannya mendatangi rumah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan berfoto bersama dinilai sebagai bentuk pengkhianatan telak terhadap marwah dan independensi gerakan mahasiswa.
Kritik pedas salah satunya datang dari Akademisi Fakultas Hukum sekaligus Pengamat Hukum dan Politik Unmul, Herdiansyah Hamzah (Castro). Menurut Castro, pertemuan tertutup tersebut secara otomatis merusak integritas perjuangan yang selama ini dibangun oleh mahasiswa.
"Apa pun alasannya, berfoto dengan Jokowi di kediamannya itu pertanda ada perbincangan yang tidak diketahui publik. Dia sebenarnya sudah menggadaikan kepentingan gerakannya sendiri. Ini sama saja dengan menikam dan melacurkan gerakan mahasiswa pada akhirnya," tegas Castro.
Castro mengaku telah mencoba meminta klarifikasi langsung kepada Hiththan. Namun, alasan yang disampaikan—seperti klaim adanya tekanan dari pihak keluarga—dinilai sekadar omong kosong yang sama sekali tidak logis. Sebagai seorang pemimpin, Hiththan seharusnya memahami betul risiko politik dan implikasi etis dari setiap langkah yang diambil.
"Kita selama ini berbusa-busa bicara konsistensi dan menjaga prinsip. Tapi bertemu dengan mantan presiden yang keputusan politiknya banyak mengorbankan rakyat, itu membuat dia tidak layak lagi memimpin gerakan mahasiswa. Dia sudah tidak punya martabat dan harusnya tahu diri untuk mundur sebagai Presiden BEM," tambah Castro.
Menghindar dari Awak Media dan Internal Kabinet
Di tengah derasnya desakan publik, batang hidung Hiththan justru sulit ditemukan. Saat dicoba dikonfirmasi oleh awak media, ia terkesan sengaja menghindari kejaran wartawan. Melalui sambungan telepon maupun pesan singkat WhatsApp, Hiththan sempat beralasan sedang dalam perjalanan dari Balikpapan menuju Samarinda. Namun, begitu disodorkan pertanyaan inti seputar tujuannya menemui Jokowi, ia mendadak bungkam dan tak lagi merespons panggilan telepon berikutnya.
Sikap tertutup dan lempar batu sembunyi tangan ini ternyata tidak hanya ditunjukkan kepada media, melainkan juga ke dalam lingkaran internal kabinetnya sendiri.
Menteri Ekonomi Kreatif BEM Unmul, Panji Dimas Rudi Samudra, memilih bungkam dan melemparkan persoalan tersebut kepada Wakil Presiden BEM. Sayangnya, sang Wakil Presiden, Rahmatsyah Baihaki Hakim, pun menunjukkan sikap serupa dengan hanya membaca pesan konfirmasi tanpa memberikan tanggapan apa pun.
Gelombang Mosi Tidak Percaya dan Ancaman Pengunduran Diri
Sikap menghindar sang Presiden BEM berbuntut panjang pada runtuhnya kepercayaan di tingkat internal. Staf Khusus BEM KM Unmul, Shalom Gabriela Imanuel, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas tindakan sepihak tersebut. Ia menegaskan bahwa agenda pertemuan dengan Jokowi sama sekali tidak pernah dibahas, apalagi dikomunikasikan ke dalam struktur organisasi.
"Saya sangat kecewa. Tidak ada sama sekali pembahasan maupun pemberitahuan di internal. Saya bahkan baru tahu dari media sosial dan pemberitaan. Jika dibicarakan sejak awal, kami dipastikan akan menolak keras," ujar Shalom dengan nada tegas.
Bagi Shalom, di tengah berbagai persoalan rakyat yang masih menuntut pengawalan kritis, langkah kompromistis pimpinannya merupakan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap garis perjuangan rakyat.
Sebagai wujud protes atas krisis integritas yang melanda pucuk pimpinan BEM KM Unmul, ia bersama sejumlah rekan pengurus lainnya kini tengah merumuskan pernyataan sikap resmi sekaligus menyiapkan surat pengunduran diri dari kepengurusan. (*)