JAKARTA,BentengNews.Com--Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J Rachbini menilai rencana Presiden Prabowo menerapkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri (PTN), dapat diwujudkan dengan mengubah kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi, termasuk menghentikan komersialisasi penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri.
Didik mengatakan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengubah kebijakan sebelumnya yang mendorong PTN mencari sumber pendanaan sendiri. Menurutnya, kebijakan tersebut membuat PTN memiliki otonomi luas, termasuk dalam penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri.
“Perubahan kebijakan rezim yang lalu harus ditutup, yang meminta PTN mencari uang sebanyak-banyaknya, karena negara tidak mempunyai anggaran,” kata Didik dalam keterangan, Senin (21/9/2026).
1. Jalur mandiri jadi berkembang
Menurut Didik, kebijakan tersebut kemudian membuat jalur mandiri berkembang hingga PTN memiliki jumlah mahasiswa yang sangat besar. Ia mencontohkan jumlah mahasiswa di sejumlah PTN seperti Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Brawijaya (UB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
“Maka dari itu jalur mandiri dibuka sampai PTN menjadi lembaga kursus massal, dengan jumlah mahasiswa sampai 80 ribu di Unesa, 65 ribu di UB, 75 ribu di UGM, dan sebagainya,” ujarnya.
2. Kontrol pemerintah masih minim
Didik menilai pemberian otonomi yang luas kepada PTN juga membuka ruang penyalahgunaan kewenangan, termasuk dalam penentuan biaya penerimaan mahasiswa. Menurutnya, kontrol pemerintah pusat terhadap kebijakan tersebut masih minim.
“Jalur mandiri dikomersialkan oleh PTN karena otonomi dan keleluasaan mengatur seleksi sekaligus pungutannya. Tetapi kontrol pemerintah pusat minimal sekali sampai akhirnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mencokok oknum-oknum,” katanya.
3. Jalur mandiri dan praktek komersialisasi harus dihentikan
Didik menilai praktik tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan perilaku sejumlah oknum, tetapi juga dengan desain penerimaan mahasiswa yang memberikan kewenangan kepada PTN untuk menentukan biaya masuk.
“Dengan adanya korupsi berulang dan adanya gerakan baru Presiden ini, maka jalur mandiri dan praktik komersialisasi penerimaan mahasiswa baru PTN harus dihentikan. Kebijakan pemerintah sebelumnya dan desain yang dirancang bebas di PTN-PTN tersebut dengan kewenangan luas dan bebas membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan rektor dan petinggi-petinggi PTN," kata dia.
"Hal ini berulang terjadi bukan hanya karena perilaku beberapa oknum, tetapi desain penerimaan dengan kewenangan menentukan harga tiket masuk mahasiswa kemudian menjurus kepada kepentingan finansial kampus, komersialisasi dan berujung pada korupsi,” sambung Didik.(*)