MAKASSAR,BentengNews.Com — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi meminta pemerintah bersama Pertamina memberi kebijakan khusus bagi pengemudi ojek online (ojol) dalam pengendalian BBM bersubsidi.
Appi menilai mobilitas tinggi membuat ojol membutuhkan akses pengisian BBM yang lebih fleksibel. Karena itu, ia mengusulkan relaksasi apabila pemerintah menerapkan aturan ganjil-genap kendaraan roda dua di SPBU.
Appi menyampaikan usulan tersebut saat menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi pada SPBU se-Sulawesi Selatan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026).
Appi Minta Ojol Bebas dari Ganjil-Genap
Dalam rapat tersebut, Appi meminta Pertamina memberi pengecualian kepada pengemudi ojol. Kebijakan itu memungkinkan mereka tetap mengisi BBM meski nomor polisi kendaraan tidak sesuai ketentuan ganjil-genap.
Appi juga mengusulkan tanda khusus untuk kendaraan ojol. Petugas SPBU dapat memakai identitas tersebut saat melakukan verifikasi di lapangan.
“Teman-teman ojol ini kan mobilitas tinggi memenuhi kebutuhan, kalau bisa dilonggarkan kebijakan khusus di SPBU, direlaksasi terhadap ganjil-genap ini karena mereka beroperasi setiap hari,” ujar Appi.
Menurut Appi, pengemudi ojol memakai sepeda motor sebagai sarana utama mencari penghasilan. Mereka bergerak setiap hari untuk mengangkut penumpang maupun mengantar pesanan.
Karena itu, Appi meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi pekerja yang bergantung pada mobilitas kendaraan sebelum menerapkan aturan secara menyeluruh.
“Sekarang ini baru kita lihat, setelah dia berkurang, mungkin saudara-saudara kita, teman-teman ojol ini bisa dibuatkan kebijakan supaya diberikan kebebasan untuk tidak harus ganjil-genap,” jelasnya.
Appi Minta Aturan Pengecualian Diperjelas
Meski mengusulkan relaksasi, Appi meminta pemerintah menyiapkan mekanisme pelaksanaan yang tegas.
Ia mendorong Pertamina, Pemprov Sulsel, pengelola SPBU, serta satuan tugas terkait menyusun petunjuk teknis. Petugas kemudian dapat menerapkan aturan tersebut secara seragam.
Appi menilai identitas khusus dapat membantu petugas memastikan fasilitas hanya diberikan kepada pengemudi ojol yang berhak.
“Ini perlu dipastikan petunjuk pelaksanaannya supaya benar-benar kepada ojol itu tidak salah sasaran atau tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mau main-main lagi di dalam situ,” imbuh Munafri.
Appi Soroti Pasokan BBM Bersubsidi
Selain memperjuangkan ojol, Appi meminta Pertamina memperkuat perencanaan pasokan BBM bersubsidi.
Menurutnya, Pertamina perlu menghitung kebutuhan masyarakat sejak awal. Langkah tersebut dapat mencegah penambahan kuota hanya setelah muncul kelangkaan atau antrean panjang.
“Perlu antisipasi, selalu pada saat kurang, kuotanya ditambah. Artinya kebutuhan masyarakat ini kan, saya pikir Pertamina sudah tahu berapa konsumsi, tingkat konsumsi, dan sebagainya yang harus disediakan,” saran Appi.
Dengan perhitungan yang lebih akurat, Pertamina dapat menyesuaikan pasokan berdasarkan pola konsumsi setiap wilayah.
“Ini sangat penting untuk kita pastikan, memastikan ini supaya tidak ada kekurangan kebutuhan yang diinginkan,” lanjutnya.
Ketersediaan BBM Harus Mengikuti Permintaan
Selanjutnya, Appi meminta Pertamina menyesuaikan stok setiap jenis BBM dengan kebutuhan masyarakat.
Ia mencontohkan tingginya permintaan Pertalite. Jika stok tidak mencukupi, kondisi tersebut dapat memicu antrean meski jenis BBM lain masih tersedia.
“Nah, ini harus disesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga memang ini harus benar-benar dipastikan memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Appi juga menyoroti disparitas harga BBM. Menurutnya, perbedaan harga dapat memengaruhi pilihan masyarakat terhadap jenis BBM tertentu.
“Kita meminta kepada Pertamina untuk mengkaji lebih baik terkait disparitas supaya pola migrasi ini tidak memberatkan masyarakat,” katanya.
Appi Ingin Kebijakan BBM Lindungi Pekerja
Lebih lanjut, Appi berharap hasil monitoring menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif. Pemerintah bersama Pertamina perlu menata distribusi, memastikan kuota, sekaligus mengatur pengisian BBM tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.
Appi menilai kebijakan pengendalian BBM harus tetap melindungi pekerja yang mengandalkan kendaraan untuk mencari penghasilan.
“Termasuk kelompok pekerja yang sangat bergantung pada mobilitas kendaraan seperti pengemudi ojol,” tukas Appi.
Rapat monitoring tersebut turut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, sejumlah kepala daerah, serta unsur Forkopimda Provinsi Sulsel, termasuk jajaran Polda, Pangdam, serta Kejati.(*)