London, BentengNews.Com– Partai Hijau Inggris dan Wales telah memutuskan untuk menyatakan Zionisme sebagai bentuk rasisme dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya pada konferensi partai di Brighton. Partai itu juga mendukung satu negara tunggal di seantero wilayah Palestina termasuk yang dikuasai Israel.
Pemungutan suara oleh anggota partai pada Ahad tersebut menjadikan partai ini sebagai partai besar pertama di Inggris yang mengakui Zionisme sebagai bentuk rasisme—serta mendukung satu negara Palestina yang demokratis dengan hak yang setara bagi semua kelompok etnis dan agama, alih-alih solusi dua negara.
Sebanyak 1.022 anggota memberikan suara mendukung mosi tersebut, sementara 813 anggota menolaknya.
Wakil Ketua Bersama Mothin Ali mengatakan kepada Middle East Eye (MEE) pada Ahad bahwa ia sangat mendukung mosi tersebut, berbeda dengan anggota parlemen dari Partai Hijau, Carla Denyer dan Adrian Ramsay, yang mengkritiknya.
"Sebagaimana didefinisikan dalam mosi tersebut," ujar Ali, "Zionisme adalah negara etno-nasionalis. Zionisme berujung pada pembersihan etnis, yang didasari keyakinan bahwa satu kelompok masyarakat lebih unggul dibandingkan kelompok lainnya."
Ia menambahkan: "Kini saya adalah seorang penentang rasisme yang berkomitmen. Saya terjun ke dunia politik melalui gerakan anti-rasisme dan anti-perang. Sejak saat itu, saya memiliki pemahaman mendalam mengenai wujud rasisme, baik yang bersifat struktural maupun personal.
Anggota Green Party berunjuk rasa mendukung Palestina di London beberapa waktu lalu. - (Dok Haringey Green Party)
"Keyakinan bahwa suatu kelompok lebih unggul dibandingkan kelompok lain—hal itu sama sekali tidak bisa saya terima."
Para anggota Partai Hijau (Green Party) menolak sebuah amandemen terhadap mosi tersebut yang menyatakan bahwa mosi itu "tidak boleh digunakan untuk menekan, melarang, atau menjatuhkan sanksi disiplin kepada anggota berdasarkan afiliasi mereka dengan lembaga komunitas Yahudi—seperti sinagoge, pusat komunitas, atau kelompok denominasi—yang mengidentifikasi diri sebagai Zionis; ataupun digunakan untuk mendisiplinkan atau menjatuhkan sanksi kepada anggota Yahudi karena menyampaikan pandangan yang tidak akan dikenai sanksi jika disampaikan oleh anggota non-Yahudi (seperti dukungan terhadap negara binasional atau solusi dua negara)."
Namun, menurut sumber internal partai kepada MEE, para anggota memberikan suara untuk mendukung amandemen yang mengakui "hak mutlak untuk menentukan nasib sendiri" bagi rakyat Palestina.
Pada Ahad pagi, Ali mengatakan kepada MEE bahwa ia yakin mosi tersebut akan mengubah diskursus politik di Inggris. "Pada tahun 2024, Partai Hijau mengakui genosida yang sedang terjadi di Gaza, mendahului partai politik besar lainnya.
"Jadi, kami selalu menjadi pelopor dalam isu ini; kami memimpin dalam isu hak asasi manusia, di mana pun hal itu terjadi. Kami mengajak partai-partai politik lain untuk turut serta. Kami mendorong agar perdebatan ini berlangsung di tengah masyarakat."
Sebelum konferensi dimulai, beredar luas kabar bahwa anggota Partai Hijau (Green Party) yang berlatar belakang Yahudi dan menjadi anggota sinagoge yang mengidentifikasi diri sebagai Zionis dapat menghadapi prosedur disipliner internal.
Lubna Speitan, seorang warga Inggris keturunan Palestina sekaligus penyusun utama mosi tersebut, mengatakan kepada MEE pada hari Sabtu bahwa anggapan itu keliru. Ia menjelaskan bahwa mosi tersebut merupakan "E-Motion" (mosi eksternal), yang berarti mosi itu menyangkut persoalan luar dan tidak berdampak pada proses internal partai.
"Kami telah menegaskan secara eksplisit dalam mosi tersebut bahwa tidak semua orang Yahudi adalah Zionis dan tidak semua Zionis adalah orang Yahudi," ujarnya.
Mosi tersebut didukung oleh Stephen Kapos, seorang aktivis dan penyintas Holocaust terkemuka, yang menyatakan keyakinannya bahwa "Zionisme, baik sebagai ideologi maupun praktik, bersifat merugikan, tidak memiliki legitimasi, dan harus ditolak."
Namun, kelompok Jewish Greens tidak mengambil sikap resmi terkait mosi tersebut, dengan alasan bahwa para anggotanya memiliki pandangan yang terbelah mengenai masalah ini.
Pemimpin Partai Hijau (Green Party), Zack Polanski—yang juga seorang Yahudi—menyatakan bulan lalu bahwa mosi tersebut perlu diamandemen untuk menegaskan "secara sangat jelas dan eksplisit bahwa mosi ini melindungi orang-orang Yahudi."
"Artinya, jika seseorang menentang pendudukan, menentang apartheid, dan menentang genosida, namun kebetulan menjadi anggota sinagoge yang menyebut dirinya sebagai sinagoge Zionis, orang tersebut tidak boleh diperlakukan secara berbeda di dalam Partai Hijau."
Mothin Ali mengatakan kepada MEE pada hari Ahad bahwa ia tidak keberatan dengan amandemen tersebut. "Jika anggota Yahudi merasa membutuhkan jaminan tambahan, menurut saya wajar saja jika mereka memintanya," ujarnya. "Semua anggota harus merasa aman di partai ini. Bukan berarti mosi tersebut seharusnya membuat mereka merasa tidak aman, tetapi jika mereka menginginkan jaminan tambahan, saya menyambut baik hal itu."
Pada Ahad pagi, juru bicara partai enggan mengungkapkan apakah Polanski akan mendukung mosi tersebut tanpa amandemen. Setelah pemungutan suara, kelima anggota parlemen dari Partai Hijau mengeluarkan pernyataan bersama yang berbunyi: "Kami tidak akan pernah menoleransi segala bentuk diskriminasi atau pelecehan."
Mereka menambahkan bahwa "tidak ada pertentangan antara mendukung hak-hak rakyat Palestina dan hak-hak orang Yahudi."(*)