Jakarta,BentengNews.Com-- Ketua Umum Grib Jaya, Hercules Rosario Marshal, telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (11/11). Hercules menjalani pemeriksaan kurang lebih selama lima jam, sejak pukul 10.25 WIB hingga pukul 15.30 WIB.
Hercules terlihat ditemani sejumlah anggota Grib Jaya saat proses pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Bahkan, Hercules turut didampingi tim kuasa hukum saat menjalani pemeriksaan oleh penyidik.
Dalam kesempatan itu, Hercules mengaku pernah menerima dana sebesar Rp 800 juta dari tim hukum PT Summarecon Agung Tbk. Namun, uang ratusan juta itu kini telah diserahkan kembali kepada lembaga antirasuah.
Hercules menjelaskan, dana tersebut diberikan pihak Summarecon untuk membiayai agenda perjalanannya ke luar negeri sekaligus meminta bantuan dalam memediasi konflik sengketa lahan seluas sekitar 65 hektare di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
“Uang itu dari tim pengacara hukum Summarecon. Uang itu untuk tujuannya memberikan kepada saya, untuk membantu kegiatan yang pada saat itu saya mau ke luar negeri dan untuk juga meminta bantuan untuk saya untuk membantu mereka, dan untuk memediasikan persoalan sengketa tanah,” kata Hercules seusai pemeriksaan.
Menurutnya, upaya mediasi itu dirancang untuk mempertemukan tim hukum GRIB Jaya, pihak ahli waris, dan perwakilan hukum Summarecon agar sengketa tanah tersebut dapat diselesaikan lewat jalur damai.
Selain itu, Hercules mengaku sempat mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor bersama tim hukum GRIB Jaya dan ahli waris guna mempertanyakan peralihan Sertifikat Hak Milik (SHM) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB).
Dalam kesempatan tersebut, Hercules mengeklaim telah memberikan peringatan keras kepada pihak BPN agar berhati-hati dalam memproses perubahan status sertifikat tanah yang tengah bermasalah. Ia bahkan mengaku sempat menghubungi Direktur Jenderal ATR/BPN, Lampri, untuk menyampaikan teguran.
“Saya ingatkan, ini sertifikat hak milik kalian berubah menjadi HGB, ini bahaya. Hati-hati, nanti kalian ada persoalan hukum, kalian ditangkap semua,” tegas Hercules.
Kasus dugaan suap HGB Summarecon Bogor terungkap setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kementerian ATR/BPN, pada Senin (14/9). Operasi senyap tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta dugaan penerimaan lainnya.
Lembaga antirasuah menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk orang kepercayaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.
Kedelapan tersangka itu yakni, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Arif Sugiyanto alias Gus Arif, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Serta, Dirjen Pengendalian Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Adrianto Pitojo Adi, serta Rizal Pahlevi dari pihak swasta.
KPK mengamankan barang bukti uang mencapai Rp 106,3 miliar. KPK menduga, Summarecon terlibat dugaan suap dalam pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor.
Diduga, Adrianto Pitojo Adi selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk menyerahkan uang Rp 1,5 miliar untuk membuka blokir dan memproses pemecahan HGB Summarecon.
Uang suap itu diduga diterima Erwin, yang merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. Sebab, terdapat sengketa tanah antara pihak ahli waris dengan Summarecon Bogor.(*)