BentengNews.Com--Partai Golkar melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) sudah resmi melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra pada 10 November 2026.
Keduanya diberi waktu 3x24 jam untuk minta maaf dan mencabut pernyataan terkait tudingan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam pusaran penyadapan yang dilakukan sejumlah jenderal kepolisian.
"Somasi terbuka kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra termasuk dan tidak terbatas kepada pihak-pihak lainnya yang telah menyebarluaskan informasi dan konten sebagaimana yang telah kami uraikan di atas dalam kurun waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan untuk mencabut pernyataan," kata Juru Bicara Tim Bakumham Partai Golkar, Derek Loupatty di kantor DPP Partai Golkar, Selasa (10/11/2026).
Muhammad Said Didu adalah mantan Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005–2010, dan Staf Khusus Menteri ESDM pada 2014–2016. Belakangan Said Didu kerap memberikan kritik terhadap pemerintah.
Sementara Sri Radjasa Chandra adalah seorang mantan perwira TNI Angkatan Darat yang banyak berkarier di bidang intelijen dengan pangkat terakhir Kolonel. Saat ini dia dikenal juga sebagai pengamat militer dan intelijen.
Selain mencabut pernyataannya, Said Didu dan Sri Radjasa diminta untuk meminta maaf secara terbuka kepada Bahlil Lahadalia.
Derek menjelaskan, somasi tersebut berkaitan dengan sejumlah narasi yang beredar dan dinilai mengarah kepada Bahlil.
Di antaranya, narasi yang menyebut Ketua Umum partai besar terlibat dalam kasus penyadapan presiden, ikut bertemu dengan para jenderal yang terlibat dalam kasus tersebut tiga jam sebelum penangkapan, serta melakukan kriminalisasi untuk mendapatkan jabatan Ketua Umum Partai Golkar.
Hal tersebut dinilai menggiring opini untuk menyudutkan, menuduh, serta disebut menyerang kehormatan Bahlil secara langsung.
"Di mana pernyataan-pernyataan tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh fakta maupun bukti apa pun," katanya.
Ia menyebutkan, konten yang dipersoalkan diunggah melalui kanal YouTube Modeling Forum Keadilan TV dengan judul "Dr. Said Didu: Apakah Tito Karnavian, Luhut Binsar Panjaitan, Yusril Ihza Mahendra Steril".
Selain meminta pencabutan pernyataan dan permohonan maaf, Golkar juga meminta pihak-pihak yang menyebarluaskan konten tersebut menghapus unggahan atau melakukan takedown serta tidak kembali menyebarkannya.
Derek mengatakan, apabila somasi tersebut tidak diindahkan dalam waktu yang telah ditentukan, pihaknya akan menempuh upaya hukum, termasuk membuat laporan polisi.
"Jadi pada prinsipnya, Partai Golkar dalam mengambil sikap dan keputusan, karena Ketua Umum ini mandataris partai, dan penyerangan ini pada dua posisi, baik pribadinya dan Ketua Umum partai, kita kembalikan kepada Ketua Umum sebagai mandataris Munas. Karena Golkar hari ini berbeda," jelasnya.
Derek mengungkapkan, tim hukum Golkar sebelumnya berencana langsung membuat laporan polisi terhadap Said Didu dan Sri Radjasa Chandra.
Namun, rencana tersebut diubah setelah mempertimbangkan arahan Bahlil selaku pihak yang memberikan kuasa.
"Skenario awalnya kita langsung LP. Tetapi sebagai penerima kuasa, kita juga mempertimbangkan masukan dari klien kami," kata Derek.
Ia menjelaskan, Bahlil sebelumnya telah menyampaikan pernyataan secara terbuka bahwa dirinya akan memberikan somasi selama tiga hari kepada pihak-pihak yang dinilai menyerangnya.
Tanggapan Said Didu dan Sri Radjasa
Sementara itu, Said Didu mengatakan dirinya tak menyebut Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dalam podcast.
"Saya sama sekali tidak menyebut apalagi menuduh Bahlil dalam podcast tersebut. Saya katakan belum ada info terkait pertemuan atau rapat tersebut," kata Said Didu kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Dia mengatakan pernyataannya dalam podcast sebagai bentuk produk pers. Ia menilai somasi yang dilayangkan oleh DPP Golkar salah substansi dan alamat.
"Kalau ada substansi yang jadi pertentangan, maka proses lewat mekanisme pers, yaitu Dewan Pers bukan lewat jalur hukum. Menurut saya, somasi tersebut salah alamat dan salah substansi," ujar dia.
Terpisah, Sri Radjasa Chandra enggan menggubris somasi tersebut. Dia juga menegaskan tidak akan minta maaf atas pernyataannya.
"Ya silakan saja. Yang jelas keterangan saya itu berdasar, dan saya tidak pernah mau mundur, apalagi untuk minta maaf," ujar Sri Radjasa saat menyambangi Kantor Redaksi Tribunnews di kawasan Palmerah, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Menurut Sri Radjasa, materi somasi yang dialamatkan kepadanya menyangkut dua poin utama, yakni dugaan keterlibatan penyadapan komunikasi terhadap presiden serta dinamika suksesi kepemimpinan di internal Partai Golkar.
Terkait isu penyadapan, Sri Radjasa membantah pernah menyebut nama Bahlil secara spesifik dalam rekaman video yang beredar.
"Pertama, saya dianggap menyebut namanya terlibat dalam persoalan sadap-menyadap. Sementara tidak ada satu pun saya sebut namanya di dalam persoalan tersebut. Hanya memang saya sebutkan ada ketua umum parpol," jelasnya.
"Nah kenapa kemudian Pak Bahlil jadi merasa atau 'GR' gitu lho? Saya juga bingung, karena di dalam pikiran saya tidak pernah terlintas nama beliau. Yang jelas saya pastikan tidak ada menyebut nama Bahlil soal penyadapan," tambahnya.
Namun, terkait persoalan peralihan kekuasaan di tubuh Partai Golkar dari Airlangga Hartarto ke Bahlil Lahadalia, Sri Radjasa mengakui secara sadar menyebut nama Bahlil.
Kendati demikian, ia menepis tudingan bahwa pernyataannya tersebut merupakan fitnah tanpa dasar.
"Kalau dalam persoalan perebutan Partai Golkar pada saat itu, saya memang sebut nama Bahlil. Karena saya dapat informasi dari salah satu sumber, ketua DPD I saat itu. Polanya dipaksakan untuk menurunkan Airlangga dan menerima Bahlil sebagai ketua umum. Jadi ketika saya bicara, itu didasari fakta pengakuan salah seorang ketua DPD I," tegasnya. (*)