Makassar,BentengNews.Com–Direktur Pengembangan dan Perencanaan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBH HMI) Cabang Makassar, Jumran, S.H., M.H., menilai Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra merupakan salah satu tokoh nasional yang memiliki perjalanan panjang dalam dinamika hukum, pemerintahan, dan ketatanegaraan Indonesia.
Pengalaman intelektual dan pengabdiannya sejak era Orde Baru hingga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu hal yang patut diperhatikan dalam diskursus kepemimpinan nasional.
Menurut Jumran, perjalanan Prof. Yusril bukan sekadar perjalanan seorang akademisi hukum, melainkan juga perjalanan seorang intelektual yang telah menyaksikan dan terlibat dalam berbagai fase penting perubahan ketatanegaraan Indonesia, mulai dari era Presiden Soeharto, reformasi, pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga pemerintahan saat ini.
"Kalau kita membaca perjalanan bangsa ini sejak era Soeharto hingga sekarang, Prof. Yusril merupakan figur yang memiliki pengalaman panjang dalam memahami dinamika hukum dan pemerintahan. Beliau telah melewati berbagai fase perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Pengalaman tersebut tentu menjadi perspektif penting ketika negara menghadapi persoalan hukum pemerintahan dan konstitusi," ungkap Jumran.
Ia berpandangan bahwa kepemimpinan nasional tidak cukup hanya dibangun di atas kekuatan politik dan dukungan kekuasaan. Negara juga membutuhkan kedalaman pemikiran hukum, pemahaman konstitusi, serta kemampuan melihat persoalan pemerintahan dari perspektif hukum tata negara dan kepentingan nasional.
Dalam konteks tersebut, Jumran mengangkat wacana Prof. Yusril Ihza Mahendra sebagai figur yang dapat diperbincangkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
"Menurut pandangan saya, Prof. Yusril layak menjadi bagian dari diskursus mengenai figur Wakil Presiden RI. Kita berbicara tentang pengalaman, keilmuan, dan perjalanan pengabdian. Ketika muncul persoalan hukum pemerintahan, kewenangan lembaga negara, maupun persoalan konstitusional, beliau merupakan salah satu tokoh yang memiliki pengalaman panjang untuk memberikan perspektif dan solusi hukum," tegasnya.
Jumran menambahkan, pemikiran hukum dan pengalaman pemerintahan Prof. Yusril dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membicarakan penguatan tata kelola pemerintahan nasional. Ia menekankan bahwa pembangunan Indonesia membutuhkan keseimbangan antara kepemimpinan politik, kepastian hukum, dan keteguhan menjalankan konstitusi.
Lebih lanjut, Jumran menegaskan bahwa LKBH HMI Cabang Makassar memiliki tanggung jawab intelektual untuk mengambil bagian dalam mengawal supremasi hukum dan kehidupan ketatanegaraan Indonesia.
Menurutnya, peran lembaga bantuan hukum mahasiswa Islam tidak boleh dibatasi hanya pada pendampingan masyarakat yang berhadapan dengan persoalan hukum. LKBH HMI juga harus menjadi ruang kajian, advokasi, edukasi hukum, serta kontrol sosial terhadap kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan.
"Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang konsultasi dan bantuan hukum, LKBH HMI memiliki tanggung jawab untuk membangun kesadaran hukum masyarakat sekaligus memberikan kontribusi pemikiran terhadap persoalan bangsa. Kami memandang bahwa penguatan hukum tata negara, kepastian hukum, dan supremasi konstitusi harus menjadi perhatian bersama," jelas Jumran.
Ia menilai bahwa kritik dan pandangan terhadap pemerintahan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, sepanjang disampaikan berdasarkan argumentasi, keilmuan, dan kepentingan publik.
Karena itu, LKBH HMI Cabang Makassar memandang diskursus mengenai kepemimpinan nasional sebagai salah satu ruang untuk menghadirkan perspektif hukum dan ketatanegaraan, bukan semata-mata sebagai perdebatan politik praktis.
Di sisi lain, Jumran juga menyoroti latar belakang Prof. Yusril sebagai bagian dari keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Menurutnya, perjalanan pengabdian Yusril menjadi salah satu refleksi tentang kontribusi kader Hijau Hitam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Sebagai bagian dari keluarga besar Hijau Hitam, kita tentu mencermati perjalanan kader-kader HMI yang telah memberikan kontribusi di tingkat nasional. Prof. Yusril menjadi salah satu figur yang dapat dijadikan refleksi bahwa perkaderan tidak boleh berhenti pada aktivitas organisasi, tetapi harus mampu melahirkan insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridai Allah SWT," ujarnya.
Ia berharap semangat perkaderan HMI terus melahirkan generasi yang memiliki kapasitas intelektual, integritas moral, dan keberanian memperjuangkan keadilan serta supremasi hukum.
Menurut Jumran, gagasan mengenai Prof. Yusril dalam diskursus Wakil Presiden RI merupakan pandangan yang berangkat dari pembacaan terhadap pengalaman, pemikiran, dan rekam jejak pengabdiannya. Aspirasi tersebut tetap harus ditempatkan dalam koridor konstitusi dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
"Pada akhirnya, jabatan merupakan amanah konstitusional. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kepemimpinan nasional mampu menghadirkan pemerintahan yang berlandaskan hukum, menjunjung tinggi keadilan, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok. Indonesia membutuhkan tradisi kepemimpinan yang kuat secara politik, matang secara hukum, dan teguh dalam menjalankan konstitusi," tutup Jumran.(*)