Dalam konteks pembicaraan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, nama Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra merupakan salah satu figur yang relevan untuk dibicarakan dalam perspektif pengalaman ketatanegaraan, akademik, dan perjalanan politik nasional.
Saya memandang beliau sebagai salah satu tokoh hukum nasional yang memiliki kontribusi panjang dalam perkembangan pemikiran hukum tata negara Indonesia.
Bahkan, dalam ungkapan penghormatan pribadi, saya menyebut beliau sebagai salah satu figur yang layak mendapat predikat Bapak Hukum Indonesia, mengingat perjalanan intelektual dan pengabdiannya dalam bidang hukum dan pemerintahan.
Pengalaman beliau tidak dapat dilepaskan dari perjalanan Reformasi 1998. Rekam jejaknya mencakup keterlibatan dalam dinamika perubahan ketatanegaraan, pengalaman sebagai anggota lembaga perwakilan, serta sejumlah jabatan strategis dalam pemerintahan, termasuk Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Menteri Kehakiman dan HAM, Menteri Sekretaris Negara, hingga Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Pengalaman tersebut merupakan bagian penting dari rekam jejak publik yang patut diperhitungkan dalam menilai kapasitas seseorang untuk memahami kompleksitas hubungan antara hukum, kekuasaan, dan penyelenggaraan negara.
Namun, bagi saya, ukuran kepemimpinan nasional tidak boleh berhenti pada panjangnya daftar jabatan atau tingginya gelar akademik. Ukuran sesungguhnya adalah bagaimana prinsip konstitusi diterjemahkan menjadi perlindungan nyata terhadap hak-hak masyarakat.
Indonesia Membutuhkan Pemulihan Kepercayaan terhadap Hukum
Persoalan hukum Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar pembentukan regulasi baru. Yang diperlukan adalah pembenahan sistemik terhadap tata kelola penegakan hukum.
Ada tiga agenda mendasar yang harus menjadi perhatian kepemimpinan nasional.
Pertama, penguatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum.
Tidak boleh ada institusi yang kebal terhadap evaluasi dan pertanggungjawaban. Setiap penyalahgunaan kewenangan harus ditangani melalui mekanisme yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kedua, mengembalikan hukum sebagai panglima, bukan sebagai instrumen kekuasaan.
Prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) harus berlaku tanpa membedakan jabatan, kekayaan, kedudukan sosial, maupun kedekatan politik seseorang.
Ketiga, mewujudkan kepastian hukum yang substantif.
Kepastian hukum tidak cukup hanya dengan adanya aturan tertulis. Kepastian hukum harus menghadirkan perlindungan, rasa aman, keadilan, dan kepercayaan bagi masyarakat. Negara harus memastikan bahwa hukum tidak hanya tajam dalam teks, tetapi juga adil dalam praktik.
Jabatan Wakil Presiden Bukan Sekadar Simbol Kekuasaan
Dalam perspektif ketatanegaraan, jabatan Wakil Presiden memiliki dimensi strategis dalam keberlangsungan pemerintahan dan stabilitas negara.
Karena itu, pengisian jabatan tersebut harus dilihat melalui pertimbangan konstitusional, kapasitas kenegaraan, integritas, pengalaman pemerintahan, serta komitmen terhadap supremasi hukum.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 telah mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden melalui pemilihan oleh MPR berdasarkan dua calon yang diajukan Presiden.
Dengan demikian, diskursus mengenai siapa yang akan mengisi jabatan tersebut harus tetap menghormati mekanisme konstitusi dan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok mana pun.
Bagi saya, perdebatan mengenai figur nasional seharusnya menjadi momentum untuk membicarakan sesuatu yang jauh lebih besar: bagaimana negara mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap hukum dan keadilan.
Negara Tidak Boleh Kalah oleh Praktik Penyimpangan Hukum
Saya ingin menegaskan bahwa pandangan ini merupakan refleksi akademik dan pemikiran profesional saya sebagai akademisi sekaligus praktisi hukum. Tidak dimaksudkan sebagai representasi kepentingan politik, kepentingan partai, maupun kepentingan pribadi.
Saya percaya bahwa Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tetapi bangsa ini membutuhkan kepemimpinan yang mampu memastikan bahwa kecerdasan, kewenangan, dan kekuasaan tunduk pada konstitusi serta nilai-nilai keadilan.
Sebab, persoalan terbesar bangsa ini bukan ketika masyarakat kehilangan kepercayaan kepada seorang pemimpin, melainkan ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan kepada hukum itu sendiri.
Negara hukum tidak boleh hanya menjadi slogan dalam konstitusi. Ia harus hadir di ruang pengadilan, di kantor kepolisian, di lembaga kejaksaan, di birokrasi pemerintahan, dan terutama dalam kehidupan masyarakat kecil yang mencari keadilan.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengukur seorang negarawan hanya dari berapa lama ia menduduki jabatan, tetapi dari seberapa besar kontribusinya dalam memastikan bahwa hukum tetap berdiri tegak sekalipun berhadapan dengan kekuasaan.
Hukum harus berdiri di atas semua kepentingan. Sebab, ketika hukum tunduk kepada kekuasaan, keadilan akan kehilangan rumahnya.(*)
*Dr. Abdil Rahman Zaenal, S.H., M.H.
Akademisi dan Praktisi Hukum
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
