Terpengaruh Proyeksi The Fed, Rupiah Berpotensi Tembus Rp 18.320 per Dolar AS

Jakarta,BentengNews.Com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diprediksi kembali melemah pada perdagangan Selasa (17/11), setelah ditutup melemah sebesar 62 poin menjadi Rp 18.268 per dolar AS pada perdagangan Senin (16/11).

Proyeksi bank sentral AS atau Federal Reserve (The Fed) soal potensi inflasi maupun kenaikan suku bunga masih mempengaruhi pelemahan kali ini.

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan, secara umum pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dalam dan luar negeri negeri.

"Untuk perdagangan (17/11) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp 18.260-Rp 18.320,” ujar Ibrahim keterangan yang diterima, Selasa (17/11).

Ibrahim mengatakan dari eksternal, tekanan terhadap rupiah masih berasal dari kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) yang cenderung ketat.

Sinyal hawkish dari sejumlah pejabat bank sentral AS atau Federal Reserve (The Fed) turut memperkuat ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga.

Presiden Federal Reserve Chicago Austan Goolsbee menyatakan bahwa bank sentral perlu memastikan inflasi terkendali sebelum aktivitas ekonomi mengalami pertumbuhan yang terlalu panas.

Sementara itu, Presiden Federal Reserve San Francisco Mary Daly juga mengisyaratkan kemungkinan perlunya kenaikan suku bunga lanjutan.

Kondisi tersebut membuat pelaku pasar semakin memperhitungkan kemungkinan pengetatan kebijakan moneter AS.

Pasar bahkan mulai mengantisipasi kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Desember, dengan sebagian investor mempertimbangkan kemungkinan kenaikan hingga 50 basis poin.

Ekspektasi kenaikan suku bunga tersebut berpotensi memperkuat dolar AS. Imbasnya, mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, berpeluang kembali tertekan akibat meningkatnya daya tarik aset berdenominasi dolar AS.

Sementara dari dalam negeri, Pembayaran bunga utang pemerintah yang mencapai Rp 494 triliun hingga 31 Oktober 2026 menunjukkan bahwa beban bunga utang semakin besar dalam struktur APBN. 

Angka tersebut setara 21,08 persen dari total belanja pemerintah pusat. Artinya, dari setiap Rp 100 yang dibelanjakan pemerintah pusat, sekitar Rp 21 digunakan hanya untuk membayar bunga utang.

“Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena pembayaran bunga utang merupakan pengeluaran yang harus dipenuhi pemerintah setiap tahun. Semakin besar beban bunga, semakin terbatas ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi, dan program sosial lainnya,” ujarnya.

Ibrahim mengatakan, meskipun pemerintah memperkirakan pembayaran bunga utang hingga akhir 2026 sebesar Rp 582,2 triliun, lebih rendah dari target APBN Rp 599 triliun, hal ini tidak serta-merta menghilangkan risiko fiskal.

Menurut dia, kondisi tersebut akan membuat Investor tetap akan mencermati kemampuan pemerintah menjaga defisit anggaran, meningkatkan penerimaan pajak, serta mengendalikan penambahan utang baru.

Selain itu, Pasar masih dibayangi dua kekhawatiran, yaitu ketidakpastian politik setelah mundurnya Wakil Presiden dan kondisi fiskal pemerintah. 

“Pernyataan Menteri Keuangan mengenai perlunya dukungan masyarakat untuk menutup kekurangan penerimaan pajak menimbulkan pertanyaan apakah target pendapatan negara tahun ini bisa tercapai,” pungkasnya.(*)