MAKASSAR,BETENGNEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) di bawah komando Bupati Syaharuddin Alrif bergerak cepat mengamankan ketahanan pangan nasional. Langkah konkret ini ditegaskan saat ia menghadiri Rapat Koordinasi Cetak Sawah Rakyat dan Mitigasi Kekeringan Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2026 di Hotel Dalton, JL Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Kamis (21/5/2026).
Rakor strategis yang dihadiri oleh sejumlah kepala daerah se-Sulsel ini fokus membahas percepatan program cetak sawah baru dan langkah mitigasi kekeringan demi menjaga lumbung pangan nasional tetap aman dari ancaman krisis iklim.
Tak main-main, Bupati Syaharuddin memboyong langsung jajaran Forkopimda dan kepala dinas terkait untuk memastikan program ini berjalan mulus di lapangan.
Tampak hadir Adhy Kusumo Wibowo (Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap), AKBP Fantry Taherong (Kapolres Sidrap), Letkol Inf. Andi Zulhakim Asdar (Dandim 1420/Sidrap), Ibrahim (Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan), Andi Safari Renata (Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air)
Di hadapan peserta rakor, Syaharuddin Alrif memaparkan rapor hijau sektor pertanian Sidrap. Dari target awal 1.500 hektare, Bumi Nene Mallomo telah berhasil mencetak dan memanen sekitar 700 hektare lahan sawah baru. Hasilnya pun luar biasa.
“Produktivitas kita mencapai 7,2 ton per hektare setiap kali panen. Angka ini menunjukkan potensi besar sektor pertanian Sidrap dalam mendukung program ketahanan pangan nasional,” ujar Syahar dengan optimistis.
Memasuki tahun 2026, Pemkab Sidrap langsung memasang target baru dengan menambah luasan cetak sawah sebesar 600 hektare. Meski trennya positif, Syahar tidak menampik adanya tantangan di lapangan.
Penyusunan Survey Investigation Design (SID) sempat terhambat akibat perbedaan data poligon, Lahan Baku Sawah (LBS), Luas Tambah Tanam (LTT), hingga adanya lahan kebun jagung yang sudah terbengkalai.
Sebagai solusi cepat, Bupati bersama jajaran akan segera menggelar rakor internal untuk memetakan ulang potensi wilayah. Menariknya, ia menawarkan inovasi berani mengusulkan sistem swakelola.
“Kabupaten Sidrap memiliki sekitar 300 hingga 400 unit alat berat yang siap digunakan kapan saja. Dengan swakelola, kita lebih efektif dan efisien karena tidak perlu lagi membuang waktu menunggu mobilisasi alat berat dari luar Sulawesi Selatan,” tegasnya.
Paham betul bahwa sawah baru butuh air melimpah, Syaharuddin Alrif memanfaatkan momentum ini dengan menyerahkan langsung proposal usulan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang.
Langkah ini demi mengamankan dukungan infrastruktur air pasca-cetak sawah, yang meliputi Irrigation Modernization Program (IRPOM) Irigasi perpipaan dan jaringan tersier Long storage, embung, serta dam parit Usulan agresif ini disambut hangat oleh pihak BBWS.
Mereka menyatakan siap mengupayakan dukungan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) maupun anggaran tahun 2026/2027 untuk merampungkan titik-titik konstruksi yang belum selesai di tahun 2025.
Bahkan, BBWS membuka peluang pengembangan potensi lahan hingga 20 ribu hektare begitu dokumen SID rampung diserahkan.
Langkah taktis ini menjadi bukti kesiapan Sidrap mendukung target produksi satu juta ton gabah yang dicanangkan Kementerian Pertanian RI.
Sementara itu, Kepala BPLIP Kelas I Makassar, Rustan Massinai, yang membuka kegiatan menjelaskan bahwa proyek cetak sawah di Sulsel kini berjalan transparan melalui sistem tender dan e-katalog.
Saat ini terdapat 29 paket pekerjaan cetak sawah yang tersebar di wilayah Sulsel dan Sulteng. Khusus untuk Sulawesi Selatan, total ada 18 paket yang sudah tayang, dan 5 di antaranya sudah mulai dieksekusi di lapangan.
“Nah, ini sudah berjalan, bahkan sudah ada yang kira-kira 20 persen sudah dikonstruksi di lokasi,” ungkap Rustan.
Proyek fisik tersebut saat ini tersebar di Luwu Utara, Belopa, Lamasi, hingga Masamba, dengan target total 7.000 hektare sawah baru di Sulsel pada tahun 2026. Terkhusus untuk wilayah Sidrap dan Gowa, Rustan menambahkan bahwa beberapa paket pekerjaan saat ini sedang dalam proses tender dan evaluasi akhir. (*)