BentengNews.com--Gebrakan FIFA untuk melakukan privatisasi terhadap hak pengelolaan Piala Dunia kepada investor mengundang ledakan kontroversi.
Selasa (28/7/2026), otoritas pimpinan Gianni Infantino mengumumkan rencana membentuk FIFA Forward Enterprise (FFE).
FFE merupakan semacam anak perusahaan yang akan mengatur penjualan hak-hak komersial dan operasional turnamen yang dikelola FIFA, seperti Piala Dunia kategori pria dan wanita hingga Piala Dunia Klub.
Entitas bisnis yang baru ini ditaksir memiliki valuasi sekitar 20 miliar dolar AS (361 triliun rupiah).
FIFA berencana menjual 20 persen kepemilikannya kepada investor sehingga cuan
yang ditargetkan sebesar 4,2 miliar dolar AS (68 triliun rupiah).
Infantino dkk ingin memisahkan sektor manajerial turnamen dengan lini bisnisnya agar lebih terfokus menjalankan sisi komersial seperti perusahaan profesional.
Proposal tersebut mengundang kecaman dari banyak pihak, termasuk Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) pimpinan Aleksandar Ceferin.
Rencana 'menjual' Piala Dunia kepada investor dinilai sudah melampaui batas.
Bukan cuma mencederai warisan historis dan eksklusivitas, mereka dianggap 'menggadaikan' jiwa turnamen sakral itu sendiri sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan dengan harapan timbal balik keuntungan berlipat ganda.
Layaknya sebuah entitas bisnis, dikhawatirkan para pemilik modal akan semakin leluasa menanamkan pengaruhnya.
Apalagi pemimpin grup investor yang terlibat proyek ini masih berada satu lingkaran dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yakni Thrive Eternal.
Perusahaan kapital tersebut didirikan Joshua Kushner, adik dari menantu Trump. Sejak proyek Piala Dunia 2026 diapungkan, Trump memang semakin akrab dengan Infantino.
"Hal ini melampaui batas yang seharusnya tidak pernah dilanggar oleh lembaga-lembaga pengatur sepak bola."
"UEFA menanggapi hal ini dengan sangat serius. Begitu pula seharusnya setiap Asosiasi Sepak Bola Nasional. Begitu pula seharusnya setiap pemangku kepentingan; liga, klub, pemain, suporter, pemerintah, dan semua pihak yang peduli terhadap masa depan olahraga ini."
"Jiwa dan tata kelola sepak bola bukanlah aset yang bisa diperdagangkan, terutama tanpa transparansi sama sekali mengenai siapa yang memperoleh keuntungan finansial."
"Tak seorang pun di antara kita yang memiliki sepak bola. Sepak bola bukanlah milik FIFA untuk dijual," begitu bunyi pernyataan UEFA.
Boikot UEFA
Sebagai respons, badan sepak bola Eropa berencana menggelar rapat besar virtual dengan 55 negara anggotanya pekan ini guna membahas ide gila FIFA.
Muncul pula wacana UEFA akan melakukan boikot terhadap penyelenggaraan Piala Dunia. Kendati jumlah anggotanya hanya mencakup seperempat dari total negara yang dinaungi FIFA, Eropa memiliki otoritas penting di Piala Dunia.
Dari 23 penyelenggaraan yang sudah diperlombakan, sebanyak 13 gelar juara di antaranya dikantongi tim Benua Biru.
Pada edisi 2026 pun, enam dari delapan tim perempat finalis berasal dari Eropa.
Kalau misi angkat kaki dari turnamen akbar itu benar terjadi, bayangkan sensasi sepinya Piala Dunia tanpa tim-tim favorit tradisional semodel Spanyol, Prancis, Jerman, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan lain-lain.
FIFA sendiri menegaskan bahwa investor yang memegang saham FFE sifatnya hanya minoritas dan tidak akan ikut mengendalikan operasional turnamen.
"Presiden dan jajaran administrasi FIFA memiliki kewajiban untuk mengawasi perkembangan proyek ini."
"Investor eksternal hanya akan memiliki saham minoritas di FFE dan tidak akan memainkan peran operasional apa pun."
"Selain itu, mereka berinvestasi pada anak perusahaan FIFA, bukan pada FIFA itu sendiri. Bagi FIFA, tidak ada yang berubah."
Menilik kontradiksi yang ada, Infantino menganggap proyek privatisasi ini adalah bentuk demokratisasi sepak bola agar manfaatnya bisa dirasakan semua warga dunia.
Dana hasil penjualan itu akan digunakan kembali sebagai investasi guna membantu memajukan sepak bola negara anggotanya.
Setiap anggota (total 211 negara) diklaim akan mendapatkan kucuran duit 20 juta dolar AS (361 miliar rupiah) untuk siklus pendanaan 2027-2030 dan akan terus tumbuh di siklus berikutnya.
"Pendanaan ini akan mendukung infrastruktur, pelatihan, tim nasional, kompetisi, sepak bola akar rumput dan sepak bola wanita (di setiap negara anggota)," tegas pernyataan yang dikutip BolaSport.com dari laman resmi induk sepak bola dunia.
Bagi negara-negara berkembang, janji kucuran dana tersebut bak angin surga yang dapat menjanjikan pertumbuhan sepak bolanya.
Akan tetapi, dampak lebih nyata mengancam karena negara-negara anggota itu bakal semakin tergantung kepada suntikan dana dari induknya.
Imbasnya, mereka harus benar-benar patuh terhadap semua kebijakan FIFA kalau ingin selalu kebagian porsi kue finansial yang besar.
Kecemasan lain menyangkut faktor kelelahan pemain sebagai komoditas yang paling dieksploitasi.
Bayangkan kalau proyek komersialisasi Piala Dunia ini sukses mendatangkan cuan berlipat, tidak mustahil para pemodal menginginkan turnamen serupa diperbanyak menjadi dua tahun sekali, misalnya.
Wacana ini bukan spekulasi semata dan sudah pernah didengungkan Arsene Wenger, pelatih legendaris Arsenal yang menjabat Ketua Pengembangan Sepak Bola Global FIFA.
Namun, rencana pada 2021 tersebut dibatalkan karena menghadapi ancaman boikot dari UEFA.
Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham, masuk gerbong pengecam proyek privatisasi FIFA bersama UEFA.
"Piala Dunia bukanlah sebuah produk," tulisnya di akun media sosial.
"Ini adalah kompetisi terbesar dalam dunia olahraga dan tidak pernah menjadi milik siapa pun untuk dijual."
"Anda (Infantino dkk) bisa membungkus kesepakatan itu dengan cara apa pun. Begitu Anda menjual sebagian darinya, Anda telah mengkhianati prinsip."
Gianni Infantino sendiri menyatakan peluncuran proyek FFE harus mendapatkan dukungan dewan pengurus organisasi dan setidaknya lebih dari 50 persen anggotanya.
Dia juga menekankan batasan waktu kepada negara-negara anggota untuk menyatakan persetujuan terhadap proyek ini.
"Khusus bagi asosiasi anggota yang ingin berpartisipasi, keputusan harus diambil paling lambat 19 September 2026 agar kami dapat merencanakan ke depan, dan dana akan tersedia segera mulai 1 Januari 2027," tambahnya memberi iming-iming.(*)