Makassar, BentengNews.Com--Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulawesi Selatan secara resmi mengumumkan penundaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Enrekang.
Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh proses organisasi berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Musda yang semula dijadwalkan berlangsung di Kantor Golkar Enrekang pada Selasa, 3 November 2026 pukul 09.00 WITA tersebut terpaksa ditunda akibat belum lengkapnya dokumen administrasi dari dua bakal calon ketua yang akan bertarung.
Ajang kepemimpinan ini dipetakan bakal diikuti oleh dua kandidat kuat, yakni politisi sekaligus pengusaha Saleh Rahim serta mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Enrekang, Khaerul La Tanro.
Sekretaris DPD Golkar Sulsel, Rahman Pina (RP), didampingi Wakil Ketua Koordinator Bidang Kepartaian, menegaskan bahwa penundaan ini merupakan wujud kepatuhan mutlak terhadap aturan partai. Pihaknya menyatakan enggan mengambil risiko yang dapat mencederai mekanisme organisasi.
”Kami tidak ingin ada hal yang menyisakan celah. Ini juga untuk kepentingan dan nama baik Golkar itu sendiri,” ujar perwakilan DPD Golkar Sulsel menegaskan sikap kehati-hatian pengurus Tingkat Provinsi.
Penundaan ini erat kaitannya dengan persyaratan diskresi khusus dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang wajib dikantongi oleh kedua kandidat:
Saleh Rahim: Membutuhkan diskresi karena rekam jejaknya yang pernah berpindah partai politik di masa lalu.
Khaerul La Tanro: Memerlukan diskresi lantaran mantan birokrat senior tersebut belum genap lima tahun resmi bergabung dalam kepengurusan Partai Golkar.
Berdasarkan AD/ART Partai Golkar, kedua syarat tersebut bersifat mutlak dan harus dipenuhi oleh bakal calon sebelum melanjutkan langkah ke arena Musda.
Meski dokumen fisik belum berada di tangan pengurus daerah, Rahman Pina memastikan bahwa permohonan diskresi tersebut secara prinsip telah mendapatkan sinyal positif atau lampu hijau dari DPP Golkar di Jakarta.
Menanggapi pertanyaan mengenai kepada siapa diskresi tersebut akan berlabuh, Rahman Pina menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada pusat.
”Itu murni domain DPP. Biar DPP yang menentukan siapa yang mendapat diskresi. Yang pasti, syarat diskresi wajib dikantongi calon jika tak memenuhi syarat,” terang Wakil Ketua DPRD Sulsel tersebut.
Dengan belum terbitnya surat keputusan resmi secara fisik dari DPP, DPD Golkar Sulsel memilih langkah antisipatif dengan menunda pelaksanaan Musda hingga seluruh berkas administratif benar-benar lengkap dan sah secara hukum organisasi.(*)