BentengNews.Com--Media asal Inggris, The Economist, mengungkap dua faktor utama yang dinilai menyebabkan penurunan dukungan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto setelah dua tahun masa pemerintahannya.
Dalam artikel berjudul 'Presiden populis Indonesia yang telah kehilangan pesonanya' yang diterbitkan, Jumat (23/10/2026), media tersebut menyebut tingkat dukungan publik terhadap Prabowo kini berada di angka 45 persen.
Angka itu merosot tajam dibandingkan dengan tingkat dukungan yang sempat mencapai 81 persen ketika Prabowo genap satu tahun menjadi Presiden.
The Economist, media yang telah berusia hampir 200 tahun, mengidentifikasi dua persoalan utama di balik penurunan popularitas tersebut.
Kepercayaan Investor Merosot
Merosotnya kepercayaan investor ini menjadi penyebab pertama.
The Economist mencatat pasar modal Indonesia mengalami penurunan hingga 40 persen sepanjang 2026.
Kondisi tersebut menempatkan pasar saham Indonesia sebagai yang berkinerja paling buruk di dunia.
Tekanan terhadap pasar keuangan nasional juga meningkat setelah penyedia indeks saham global, Morgan Stanley Capital International (MSCI), mengancam akan menurunkan status pasar modal Indonesia dari emerging market atau pasar berkembang menjadi standalone market atau pasar mandiri.
Ancaman tersebut diumumkan MSCI pada Jumat (16/10/2026).
Selain kinerja pasar saham, The Economist turut menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah serta kebijakan Prabowo yang dinilai tidak konsisten dan sering mengalami perubahan.
"Arus investasi asing langsung (FDI), yang melonjak di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) saat ia menjalin kerja sama dengan perusahaan pertambangan Tiongkok, ternyata mengecewakan."
"FDI seharusnya melonjak pesat, seperti yang terjadi di negara tetangga (Indonesia) seperti Vietnam dan Malaysia, yang didorong oleh booming kecerdasan buatan (AI) dan perdagangan global yang kuat.
Namun, kebijakan Prabowo yang tidak menentu membuat Indonesia menjadi negara yang sulit diprediksi," kata The Economist.
Persoalan Dasar Ekonomi Indonesia
Kedua, persoalan mendasar ekonomi Indonesia dinilai belum teratasi.
The Economist menilai Prabowo belum berhasil menyelesaikan berbagai masalah struktural yang membebani perekonomian nasional.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah kondisi pasar tenaga kerja yang masih buruk.
Situasi tersebut terlihat dari menyusutnya pendapatan kelompok masyarakat kelas menengah serta tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi.
Ambisi Prabowo
Media Inggris ini juga memandang target Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen sebagai ambisi yang sulit diwujudkan.
Selain persoalan ekonomi, dua program andalan pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), turut dinilai berkontribusi terhadap berkurangnya dukungan publik kepada Prabowo.
"Inisiatif-inisiatif utama Prabowo terbukti boros yaitu program makan siang gratis di sekolah yang membutuhkan anggaran senilai 13 miliar dolar per tahun serta pendirian 80.000 koperasi desa yang dikelola negara yang dirasa tidak perlu tetapi tetap dilakukan.
"Trik-trik semacam itu dulu memang populer (untuk menggaet dukungan).
Namun, jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa para pemilih, setelah merasakannya sendiri, kini tidak lagi begitu berkesan," katanya.
Kikis Dukungan Elite
The Economist turut memperingatkan kegagalan pemerintah dalam menangani persoalan ekonomi berpotensi mengikis dukungan dari kalangan elite politik.
Menurut media tersebut, sejumlah petinggi partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah mulai mempertimbangkan berbagai langkah untuk menentang kebijakan Prabowo.
Dinamika politik juga terlihat dari munculnya upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan pendidikan yang bersangkutan ketika masih berstatus sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.
"Dua mantan presiden Indonesia lainnya yang masih hidup (Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri), kabarnya juga sedang melakukan manuver politik.
Stabilitas politik selama dua tahun pertama masa jabatan Prabowo mungkin tidak akan bertahan lama," katanya.
Penghambat Kemajuan
Di sisi lain, The Economist menilai Prabowo masih memiliki dukungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Meski demikian, kedekatan presiden dengan kedua institusi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa kekuatan mereka dapat digunakan untuk meredam kritik terhadap pemerintah.
Media itu menilai indikasi tersebut mulai terlihat menjelang rencana aksi demonstrasi untuk memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo.
Pada saat itu, polisi dan tentara diduga memberikan suap kepada para aktivis agar mereka tidak menggelar demonstrasi.
Pada bagian penutup artikelnya, The Economist menyimpulkan bahwa salah satu penghambat terbesar bagi kemajuan Indonesia justru berasal dari Prabowo sendiri.
Media tersebut menilai pendekatan populis yang selama ini digunakan Prabowo tidak lagi efektif untuk mempertahankan dukungan masyarakat.
"Sayangnya, hambatan utama bagi terwujudnya potensi tersebut adalah Prabowo sendiri.
Memang, ekspektasi saat ini begitu rendah sehingga perbaikan kebijakan sekecil apapun dapat meningkatkan kepercayaan investor."
"Pasar saham dan mata uang yang lebih stabil juga dapat meredakan sebagian tekanan politik.
Namun, agar Indonesia dapat mencapai performa terbaiknya, Prabowo harus menyadari bahwa pendekatan populisnya telah menemui jalan buntu," katanya.(*)