JAKARTA,BENTENGNEWS.COM--Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia merespons keluhan pelaku usaha terkait kenaikan biaya logistik dan biaya layanan di platform e-commerce seperti Shopee dan TikTok Shop yang mulai berlaku sejak Mei 2026.
Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza, mengatakan pemerintah akan memanggil para pemangku kepentingan guna mencari solusi bersama agar kenaikan biaya tersebut tidak membebani pelaku UMKM.
"Mengenai biaya logistik dan platform online, kami akan melakukan langkah-langkah strategis. Pertama, kami akan mengumpulkan platform online, asosiasi ritel, dan pihak logistik untuk duduk bersama," ujar Helvi kepada wartawan, Selasa (5/5/2026).
Menurut Helvi, kenaikan beban biaya yang ditanggung penjual tidak dapat dibiarkan tanpa koordinasi lintas sektor. Ia menilai sinergi antara platform digital, pelaku logistik, dan pemerintah diperlukan agar kebijakan bisnis tidak menekan daya saing UMKM.
“Jadi, bagaimanapun pemerintah tidak ingin siapapun disakiti, apakah itu usaha ultramikro, mikro, kecil, menengah, maupun usaha besar, karena semua itu dibutuhkan untuk pertumbuhan 8%. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Ia menambahkan, kementerian tengah mendorong konsep kolaborasi antarpelaku usaha agar tercipta ekosistem yang saling mendukung, mulai dari usaha besar hingga mikro.
"Konsep kami adalah yang besar mengangkat yang menengah, yang menengah mengangkat yang kecil, dan yang kecil mengangkat yang mikro," jelas Helvi.
Menurut dia, langkah tersebut penting mengingat UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
"Kita harus menjaga ekosistem ini karena UMKM adalah ujung tombak pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja," pungkasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menyampaikan pertemuan dengan platform e-commerce direncanakan berlangsung dalam waktu dekat.
“Insya Allah minggu depan ya. Kita mau atur jadwal Pak Menteri, Pak Wamen, dan teman-teman,” kata Temmy.
Ia mengatakan hingga kini pemerintah belum melakukan pembahasan langsung dengan platform terkait alasan kenaikan biaya logistik dan layanan tersebut.
“Kita akan coba ngobrol dulu lah dengan teman-teman ini. Kenapa sih masalahnya? Kenapa mereka menaikkan? Karena kan selama ini kan memang kita berpikir bahwa di tarif, di admin fee, layanan, tiba-tiba logistik, kita mau tahu masalahnya apa sih,” ujarnya.
Temmy juga mengungkapkan fenomena UMKM yang mulai meninggalkan platform digital dan beralih ke penjualan mandiri memang sudah mulai terjadi. Menurutnya, sebagian pelaku usaha menilai penjualan di luar platform lebih menguntungkan.
Namun demikian, ia mengingatkan model penjualan langsung juga memiliki risiko, terutama terkait kepastian transaksi dan pengembalian barang dalam skema pembayaran di tempat (COD).
Lebih lanjut, pemerintah menegaskan tidak akan memaksa pelaku usaha untuk tetap berjualan di platform tertentu karena keputusan bisnis sepenuhnya berada di tangan masing-masing pelaku usaha.
“Ini kan bisnis ya. Kalau orang bisnis, mana yang lebih menguntungkan itu akan diambil. Kita tidak mungkin memaksakan, kamu harus masuk platform. Enggak,” pungkasnya.(*)