Hasil Survei Unhas: 69 Persen Rakyat Indonesia Bagian Timur Ngaku Susah Cari Kerja pada 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Makassar, BentengNews.Com--Momentum dua tahun kepemimpinan nasional diwarnai oleh catatan kritis dari Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Berdasarkan hasil riset terbaru yang dirilis oleh Pusat Penelitian Opini Publik Universitas Hasanuddin (Unhas) di Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar, sebanyak 44,27 persen warga Indonesia Timur menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

​Rilis hasil survei yang dipaparkan siang ini turut menyoroti problem krusial yang dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah. Sebanyak 69 persen responden secara terbuka mengaku menghadapi kesulitan besar dalam mendapatkan lapangan pekerjaan.

​Isu Lapangan Kerja Jadi Sorotan Utama

Dalam pemaparan hasil temuan tersebut, sektor ekonomi kerakyatan dan pencari nafkah mendominasi alasan kekecewaan publik. Kesulitan akses terhadap lapangan kerja serta terbatasnya peluang ekonomi di tingkat lokal dinilai menjadi isu paling menonjol yang memicu ketidakpuasan masyarakat KTI di usia dua tahun pemerintahan.

​Ketua Pusat Penelitian Opini Publik Unhas, Prof. Dr. H. Imam Mujahidin Fahmid, M.P., menilai angka kepuasan dan ketidakpuasan yang terekam dalam survei ini berada pada posisi yang sangat krusial. Menurutnya, temuan ini harus dibaca sebagai alarm penting bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk mengevaluasi efektivitas program-program kerjanya agar lebih berdampak nyata.

​”Ini soal cara memperoleh nafkah. Kesulitan akses menjadi yang paling menonjol dari responden. Angka ini sangat kritis dan menjadi sinyal agar pemerintah bekerja lebih serius dalam menjaga kepercayaan publik,” ungkap Prof. Imam Mujahidin Fahmid, Ketua Pusat Penelitian Opini Publik Universitas Hasanuddin, saat menyampaikan hasil riset di Makassar.

​Urgensi Evaluasi Kebijakan di Indonesia Timur

​Pihak akademisi Unhas mengingatkan bahwa sentimen negatif dan ketidakpuasan publik tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa langkah mitigasi yang konkret. Pembangunan infrastruktur dan kebijakan strategis nasional di Indonesia Timur dinilai perlu segera diakselerasi dengan orientasi penyerapan tenaga kerja lokal yang masif.

​Dengan sisa waktu periode pemerintahan yang berjalan, hasil riset ini diharapkan mampu menjadi bahan refleksi bagi pemangku kebijakan untuk merumuskan stimulus ekonomi yang tepat sasaran, khususnya dalam menjawab tantangan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja di kawasan timur nusantara.(*)